Program Sanitasi Pedesaan Padat Karya di Desa Gunung Putri, Dilaksanakan Layaknya Proyek Pribadi?

Diketahui program sanitasi pedesaan ini merupakan perintah Presiden Joko Widodo yang menjadi agenda pemerintah pusat, dengan tujuan membuka lapangan kerja baru serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di wilayahnya.

Program ini dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melakukan pembangunan sarana prasarana air bersih dan sanitasi di perdesaan, termasuk pada lokasi yang menjadi target penanganan stunting.

Dalam hal ini, dilakukan melalui program Sanimas (Sanitasi Berbasis Masyarakat), melalui skema Padat Karya Tunai (PKT) dengan pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat dilibatkan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pemeliharaannya.

Esensinya, program tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk mendorong menciptakan lapangan kerja di desa-desa dan daerah. Program ini juga dilaksanakan agar peredaran uang di daerah terus meningkat, sehingga pertumbuhan ekonomi kian merata.

Berbeda dengan yang terjadi di Desa Gunung Puteri Natuna. Dimana berawal pendataan nama-nama masyarakat desa, yang sebelumnya disurvei oleh Tim dari tingkat Kabupaten Natuna untuk mendapatkan bantuan program sanitasi berbasis masyarakat, yang akan dikuncurkan oleh Dinas Pemukiman dan Perumahan (Perkim) Natuna sebesar Rp350.000.000.

Seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa Gunung Puteri Syarifudin, didampingi oleh Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Uncup, kepada KepriNews.co, Senin (07/10/2019), di ruang kerjanya, bahwa sangat kecewa terhadap tim yang sudah dibentuk beberpa bulan yang lalu, dimana saat pembutukan tim dihadiri oleh BPD, masyarakat, RT, RW dan tamu undangan lainnya.

Kades menceritakan, setelah pembentukan tim terlaksana, Sugale ketua KSM yang didampingi oleh Supri pendamping dari Tim Kabupaten, tidak pernah melibatkan tiga nama tim yang lainnya, yang telah dibentuk dengan kesepakatan dari hasil survei di desa, seperti, Katiran seksi pelaksanaan, Suroto seksi perencanaan dan Muslim seksi Pengadaan.

Sampai tiga nama tersebut membuat surat peryataan, bahwasannya tidak pernah dilibatkan, diikutsertakan kegiatan sanitasi berbasis masyarakat perdesaan di bidangnya masing-masing.

Masih Syarifudin, seharusnya nama-nama yang sudah diseleksi dimusyawarahkan kembali di kantor desa, untuk memaparkan progres tahapan-tahapan program ini berjalan. Seyogyanya, sistem kerja pada program padat karya yang terlibat lansung dengan pelaksanaannya dikontrol oleh Tim Pelaksanaan kegiatan (TPK), tetapi malah sebaliknya yang terjadi, layaknya seperti proyek peribadi.

Lanjutnya, yang lebih uniknya, Sugale Ketua KSM dan Supri sebagai pendamping kabupaten lah yang langsung membelanjakan material-material, yaitu semen, besi, pasir, kloset (wc) dan batu batah, di toko Sublayer di ranai.

Setelah mengadakan rapat yang kedua hari Jumat, Supri belum juga ada titik terang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ironisnya, pada proses pelaksaan program ini yang sementara dikerjakan, ketika Kades Syarifudin meminta RAB atau gambar untuk pekerjaan ini, ternyata RAB-nya belum ada.

Senada dengan itu, Wakil Ketua BPD Uncup, berharap harus transparan, dan sesuai sasaran program, terlebih apa yang sudah dibentuk dari rapat desa, untuk 3 orang yang dipilih harus difungsikan sebagaimana mestinya. Kalau sudah diawali dengan sistim kerja sendiri, bagaimana dengan sasaran kegiatan untuk membantu, melibatkan masyarakat desa, dan menciptakan lapangan kerja.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *