Hari Toilet Dunia, Gubernur Tekankan Perbanyak Jamban Sehat

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Irwan Prayitno menyebutkan sebagian besar masyarakat masih banyak yang Buang Air Besar (BAB) sembarangan, terutama di sungai karena alasan tidak mempunyai jamban di rumah.

Padahal kata Irwan, sekarang bukan zamannya lagi BAB di sembarang tempat. Dengan alasan itu pula, ia menekankan agar kepala daerah di setiap kabupaten/kota harus memperbanyak program pengadaan jamban atau toilet ini.

“Saya tekankan, jamban itu berkaitan erat dengan kesehatan. Jadi jamban harus bersih, dan perlu diperbanyak,” kata Irwan di hadapan 19 pimpinan kabupaten/kota saat memperingati Hari Toilet Sedunia di Kabupaten Sijunjung, Senin (26/11/2018).

Menurut Irwan, masyarakat membuang BAB di sungai tidak bisa lepas dari faktor budaya dan kebiasaan. Artinya sosialisasi terkait BAB sehat harus dilakukan secara berkelanjutan karena berurusan dengan perubahan budaya.

Adanya kasus masyarakat yang banyak buang air di sungai ini kata Irwan, terjadi karena ketidaktahuan masyarakat tentang dampaknya terhadap kesehatan, baik bagi diri sendiri maupun lingkungan. Alasan itu pula, setiap daerah harus memperbanyak program pembuatan jamban serta fasilitas sanitasi sehat.

“Cara mengatasinya, alokasikan anggaan untuk pengadaan jamban atau toilet. Kemudian, pemerintah nagari dengan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) harus berperan untuk mengadakan bisnis toilet. Untung bagi nagarinya, dan untung pula bagi masyarakatnya,” ujar Irwan.

Sementara, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kirana Pritasari mengungkapkan, data yang ada di tingkat nasional, masih adanya sekat antara ketersediaan dan kebutuhan yang ada sebagai prioritas bersama.

Ia juga mennyadari bahwa perilaku adalah salah satu kunci keberhasilan program ini. Jika tidak ada kesadaran mengubah perilaku baik di tingkat pengambil kebijakan di semua tingkat, dikatakannya pasti akan sulit untuk mengharapkan perubahan perilaku di masyarakat.

“Kalau pengambil kebijakan belum bisa mengubah perilaku, tentu susah pengubah kebiasan masyarakat. Padahal, semua ini prioritas dan tanggungjawab bersama untuk memenuhi kebutuhan kesehatan,” sebutnya.

Kirana menyampaikan data akses sanitasi secara nasional saat ini baru 77 persen dengan desa/kelurahan Open Defecation Free (ODF) sekitar 16 ribu. Khusus di Sumbar masih 74,4 persen dengan desa ODF 109 desa.

Padahal dikatakannya, banyak data yang menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki akses rendah terhadap jamban, akan memiliki resiko kesehatan yang sangat tinggi, salah satunya stunting.

“Kita memang tidak bisa mencegah stunting dalam hitungan bulan, karena perlu intervensi antar generasi. Salah intervensi yang sangat penting adalah akses terhadap sanitasi sehat,” ungkapnya.

Ia berharap, banyak desa bisa mencapai ODF 100 persen ke depannya, yang saat ini baru Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencapai 100 persen. Ia juga menyampaikan, tahun ini dua Pasaman dan Pasaman Barat yang mendapat dukungan pemerintah pusat untuk , membangun 20 jamban, yakni dalam bentuk padat karya dengan dana 100 juta perdesa.

“Kami juga bekerjasama dengan NGO dalam hal ini. Sesuai Permendes No.16 Tahun 2016 tentang prioritas penggunaan dana desa, bisa dimanaatkan untuk sanitasi dan air bersih. Jadi mohon ini bisa dimanfaatkan,” pungkasnya. 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *