Riset Terbaru Ungkap Kondisi Sanitasi di Pesantren

Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan merupakan tujuan ke-6 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) yang disepakati secara global. Akan tetapi, penyediaan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi di kawasan-kawasan pemukiman di Indonesia dalam praktiknya belum bisa dikatakan optimal.

Salah satu kawasan yang perlu menjadi perhatian adalah kompleks pondok pesantren. Hal ini karena sanitasi pondok pesantren terkait erat dengan kualitas kesehatan orang-orang yang tinggal di dalamnya, khususnya para santri dan tenaga pengajar. Selain itu, tata lingkungan kompleks pondok pesantren yang baik dan sehat juga dapat menjadi contoh bagi pengembangan pola tata lingkungan di sekitarnya.

Terkait dengan hal ini, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) bekerja sama dengan Gerakan Pemuda (GP) Ansor Tangerang, Integrated Water Sanitation and Hygiene Programme (iWash), dan Bappeda Kabupaten Tangerang melakukan survei identifikasi keadaan sanitasi dan air bersih di 829 pesantren di Kabupaten Tangerang. Survei ini berlangsung dari bulan Oktober hingga Desember 2017 dengan metode wawancara dan kunjungan lapangan.

Ketua Peneliti sekaligus Sekretaris Ansor Banten, Khoirun Huda, memaparkan hasil survei sanitasi ini pada diskusi yang diselenggarakan INFID di Jakarta Senin, 23 April 2018. Ia mengungkapkan bahwa sebagian besar kondisi pesantren yang diriset relatif memprihatinkan. Pasalnya, 35 persen di antara mereka  belum memiliki sarana mandi cuci kakus (MCK) yang layak. Beberapa pesantren bahkan masih melakukan MCK di sungai atau kolam di sekitar area pesantren. Selain itu, perbandingan ketersediaan fasilitas MCK dengan pengguna juga masih timpang.

Ia juga mengungkapkan bahwa 7 persen jumlah pesantren yang disurvei belum memiliki fasilitas asrama tinggal atau kobong sama sekali. Separuh dari pesantren yang memiliki asrama pun dalam kondisi yang tidak layak. Misalnya saja bangunan masih semi permanen, ataupun ventilasi dan pencahayaan jendela kurang. Problem sanitasi ini juga diperparah dengan minimnya dana dari pesantren, khususnya kesejahteraan guru dan pengasuhnya.

Tindak Lanjut Pemerintah

Sugeng Bahagijo, Direktur Eksekutif INFID.

Terkait hasil survei ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang yang dalam acara tersebut diwakili oleh Kabid Perencanaan Prasarana Wilayah Bappeda Erwin Mawardy berkomitmen untuk membangun fasilitas sanitasi di Kabupaten Tangerang. Di tahun 2018 ini mereka juga telah menganggarkan 6 miliar rupiah untuk pembanguan sanitasi di 50 pesantren. Hal ini juga sejalan dengan peraturan daerah mengenai pemberdayaan pesantren melalui dukungan dana (Bantuan Operasional Santri) yang mereka terbitkan bulan Desember 2016 silam.

Direktur Eksekutif INFID Sugeng Bahagijo menyatakan sudah saatnya pemerintah Indonesia meningkatkan komitmennya untuk mencapai SDGs, termasuk tujuan mengenai sanitasi dan air bersih. Ia juga mengingatkan pentingnya perhatian dan keterlibatan lembaga serta kementerian terkait.

“Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), telah menjadi komitmen Pemerintah Indonesia, dan dalam hal tujuan sanitasi dan air bersih, pemerintah telah memasang target cakupan 100 persen. Maka sudah semestinya semua pihak tidak boleh tertinggal, termasuk sanitasi dan air bersih di pesantren,” kata Sugeng Bahagijo.

“Sangat penting agar Kementerian PUPR dan Kementerian Kesehatan melakukan pengecekan keadaan di lapangan dan memprioritaskan sanitasi dan air bersih di pesantren serta fasilitas pendidikan (SD, SMP, SMA),” lanjutnya.

Senada dengan hal itu, Imdadun Rahmat, Direktur Eksekutif Said Aqil Siradj Institute dalam kesempatan yang sama menyatakan bahwa pemerintah pusat perlu lebih peka. Ini karena komunitas pondok pesantren merupakan aset penting Indonesia yang tidak boleh ditinggalkan atau diabaikan.

“Pesantren merupakan lembaga pendidikan hasil swadaya rakyat, yang mendukung agenda pendidikan bagi semua. Perlu affirmative action dari pemerintah. Presiden Joko Widodo, perlu memberi perhatian agar terdapat program dan dukungan kepada pesantren, terutama bagi pondok pesantren yang menengah ke bawah di daerah Provinsi Jawa Barat dan Banten,” tuturnya.

Diskusi yang dipandu oleh Hanifah Haris dari Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia ini pun diakhiri dengan sesi tanya jawab dengan peserta dan media yang hadir.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *